Anggota DPRD Kota Bekasi Dorong Keikutsertaan Media Dalam Kunjungan Kerja
Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro
BEKASI – Keikutsertaan Media dalam kunjungan kerja anggota DPRD dapat membantu tersiarnya informasi publik secara masif. Hanya saja, hal itu tidak pernah dilakukan oleh Sekretariat DPRD di Kota Bekasi.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengatakan, bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat mencontoh Sekretariat DPRD Kota Ternate yang kerap mengikutsertakan awak media dalam setiap kunjungan kerja komisi.
Keterlibatan media dalam kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD adalah bagian dari bukti transparansi kinerja anggota DPRD yang melakukan tupoksinya dalam urusan legislasi.
“Saya minta Sekwan untuk mempelajarinya,” ujarnya, Kamis (31/10/2019).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Dariyanto juga turut mendukung agar setiap kunjungan kerja didampingi awak media. Hal ini menurutnya, agar masyarakat mengetahui bahwa wakil rakyat yang mendapat amanah duduk di parlemen ini bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
"Kalau memang ada dasar hukumnya, Saya sangat mendukung, apalagi dengan adanya kemitraan dengan media, masyarakat bisa mengetahui kegiatan dan kerja yang anggota DPRD lakukan," tegasnya.
Anggota komisi IV ini mengaku miris dengan stigma yang berkembang di masyarakat selama ini, yang kerap menyebut wakil rakyat tidak bekerja sesuai amanah yang diembannya.
"Selama ini masyrakat berpandangan agak miring terharap kunjungan para anggota DPRD, mungkin dengan adanya informasi dan keikutsertaan wartawan, kita bisa meningkatkan transparasi di tubuh lembaga DPRD ini," ucap Dariyanto.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim yang meminta agar sekretariat mengalokasikan anggaran untuk keikutsertaan media dalam kunjungan kerja dewan.
"Setuju itu, karena memang kinerja dewan harus terupdate. Keikutsertaaan wartawan boleh juga di adakan dalam kunker anggota DPRD Kota Bekasi dan dibiayain oleh anggaran APBD, agar apa yg dibutuhkan di Kota Bekasi hasil kunker ke daerah lain bisa di update di media massa dan dapat masukan dari masyarakat umum. Itu pun harus disesuaikan APBD kita," ujar Arief.
Politisi PDIP ini mengaku banyak hal yang perlu diketahui masyarakat. Hal ini guna menciptakan parlemen yang transparan dan akuntable. Kendati ia juga menyatakan tidak semua informasi bisa dibuka secara umum.
"Ada yg harus dipublikasi hasil kerja dewan, ada juga yang tidak harus dipublikasikan. Hal itu kan diatur dalam kode etik DPRD," tukasnya.
