Warga Kelurahan Kranji Somasi Kepala DBMSDA Kota Bekasi

  • Redaksi
  • 06 Juli 2021
  • 109
Warga Kelurahan Kranji Somasi Kepala DBMSDA Kota Bekasi Dokumentasi warga saat perbaikan jalan di Jalan Masjid Al Ikhlash, RT008 RW010 yang sedang dikerjakan Tim URC DBMSDA Kecamatan Bekasi Barat.

BEKASI – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSD) Kota Bekasi disoal warga RT 008 RW 010, Jl. Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, akibat biaya perawatan jalan yang dibebankan ke warga. 


Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Fathoni, salah satu warga yang melaporkan kondisi jalan rusak dilingkungannya melalui saluran WhatsApp kepada kepala UPTD DBMSDA Kecamatan Bekasi Barat dan Lurah Kranji. 


"Awalnya saya memberikan informasi langsung kepada Kepala UPTD DBMSDA dan Lurah melalui WhatsApp. Tanggal 7 Juni 2021, dikerjakan oleh tim URC DBMSDA," ujarnya kepada Kabartiga, Selasa (6/7/2021). 


Ironisnya, lanjut Toni, ada oknum warga yang meminta permohonan dana dan disetujui oleh Lurah Kranji. 


"Nominalnya sih tidak terlalu besar, cuma ini kan jalan Negara, yang seharusnya itu ketika ada laporan dari warga langsung responsif dan di kerjakan. Tapi ini bahan materialnya disediakan dari warga, jadi tim URC datang tidak bawa apa-apa," beber Toni, yang juga mengaku sebagai Staf Ahli DPR RI. 


Menurutnya hal ini sungguh disayangkan, ditengah kesulitan warga menghadapi kondisi Pandemik Covid-19, masih saja terjadi upaya perbuatan korup. 


Tidak hanya itu, dirinya pun sudah melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSD) Kota Bekasi, Arief Maulana. Hanya saja sebulan lebih tidak mendapatkan respon. 


Etikad baik Toni pun tidak di respon positif. Ia selaku warga melayangkan surat Somasi ke 1 yang ditunjukkan ke Kepala Dinas DBMSDA. 


"Sesuai undang-undang Nomor 31 tahun 1991 junto. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwasanya pungutan liar (Pungli) adalah tindakan melawan hukum. Selain itu pungli termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dan harus diberantas," tegas Toni. 


"Zaman lagi susah apalagi ditengah pandemi covid-19, ekonomi sedang mengalami penurunan drastis, tapi malah ada oknum yang mencoba lakukan pungli di tengah kesulitan ekonomi. Jelas-jelas ini kesalahan besar, harus diberantas sampai ke akar-akarnya biar tidak ada orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain," ungkapnya. 


Dia berharap dengan Somasi pertama ini mendapat respon dari Kepala DBMSDA, agar praktek pungli itu segera ditangani serius dan tidak merebak ke wilayah yang lain. 


"Kalaupun tidak ada itikad baik juga dari dia soal somasi pertama, nanti saya akan layangkan surat somasi yang kedua," tutupnya. (Alfi)



Disarankan untuk anda