ARSSI dan Pemkot Bekasi Bicarakan Persoalan Pelayanan Kesehatan

  • Redaksi
  • 06 Oktober 2017
  • 385
  • Bagikan:
ARSSI dan Pemkot Bekasi Bicarakan Persoalan Pelayanan Kesehatan Ketua ARSSI (kiri), Wali Kota Bekasi (tengah) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi (kanan) saat berdiskusi dengan anggota ARSSI Kota Bekasi di coffe morning, Rumah Makan Simpang Raya, Bekasi Selatan (foto : Nugroho/ Humas Pemkot Bekasi)

Kabartiga.com, Bekasi – Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) cabang Kota Bekasi, melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan, pada Jumat (06/10/2017).



Pertemuan itu sebagai langkah koordinasi antara ARSSI dan Pemerintah Kota Bekasi, mengenai pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, diantaranya ialah Kartu Sehat berbasis NIK yang telah dijalankan sejak awal Januari 2017.



Ketua ARSSI Kota Bekasi, dr. Irwan Heriyanto, MARS mengatakan banyak kendala yang dialami oleh Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi, untuk mendukung program KS NIK dan BPJS Kesehatan selama ini. Kendala tersebut tidak lain adalah kebutuhan obat-obatan yang sulit didapatkan oleh Rumah Sakit.



“Anggota ARSSI selalu berusaha mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi, dan mencoba mencari solusi terhadap kendala-kendala di lapangan seperti kebutuhan obat-obatan yang sulit didapat di pasar,” ungkapnya, di Coffe Morning, yang diselenggarakan ARSSI Kota Bekasi.



Selain sulitnya mendapatkan obat-obatan tertentu, yang di cover oleh KS NIK dan BPJS Kesehatan, Irwan juga menjelaskan, bahwa rumah sakit swasta di Kota Bekasi pun minim dokter spesialis seperti radiologi, bedah saraf dan bedah jantung.



“Kita juga masih kurang dokter spesialis seperti radiologi, saraf dan jantung yang berpraktek di rumah sakit swasta di Kota Bekasi,” ujarnya.



Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi pun akan menganggarkan pada tahun 2018 mendatang Rp 3,6 Miliyar, untuk peningkatan SDM kebutuhan dokter sepesialis di RS Swasta.



“Saya minta kepada Dinas Kesehatan agar tahun 2018, menyediakan dana Rp 3,6 Miliyar untuk peningkatan SDM kebutuhan dokter dan jika perlu ada rekomendasi untuk menyekolahkan dokter spesialis, agar nanti ada ikatan dinas dan emosional dengan rumah sakit,” pungkasnya.



Soal KS NIK yang di kerjasamakan dengan 39 Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi, dia pun menjamin akan tetap membayarkan penagihannya. Terpenting, kata Rahmat, setiap warga Kota Bekasi yang berobat menggunakan kartu tersebut dapat meneria pelayanan yang prima dan terjamin kebutuhan kesehatannya.



“Pasien KS NIK harus dilayani dengan sebaik-baiknya, jangan takut tidak dibayar oleh Pemerintah. Jika memang tidak bisa dibayar di akhir tahun, makan pemerintah akan membuat surat pengakuan hutang dan membayarnya di awal tahun selanjutnya,” ungkap Wali Kota.



Rahmat Effendi berharap, pertemuan ini dapat terus dilakukan dan menjadi rutinitas ARSSI dengan pemerintah dalam memberikan masukan dan mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota bekasi.



Disarankan untuk anda