Catatan Tahunan Komsi I DPR RI Tahun 2017
Kabartiga.com, Jakarta – Komisi I DPR RI mencatat sejumlah perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK sepanjang tahun 2017. Catatan tersebut diantaranya adalah persoalan Undang-Undang (UU) Penyiaran, Perbatasan Negara, TNI, hingga persoalan Internasional.
“Memang di 2017 ini ada kekurangan yaitu, persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal bulan Februari 2017 sampai hari ini masih mandek di Badan Legislasi (Banleg) DPR, itu belum selesai prosesnya. Kita akan kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir satu tahun itu bisa segera dibahas. Namun sejauh ini, kita khususnya di Komisi I, merasa bangga karena masih bisa menjaga kekompakan sampai hari ini,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, di Senayan, Selasa (12/12/2017).
Selain itu, ia juga mencatat masih ada 4.000 pulau yang belum memiliki nama di perbatasan antara negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Oleh itu, politisi PPP itu menyarankan Pemerintah agar segera memberikan nama-nama pada pulau tersebut.
“Kita (Komisi I DPR) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” ujarnya.
Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, Komisi I DPR RI memiliki ruang lingkup tugas, yang konsen terhadap mitra kerjanya, yakni bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen.
Abdul Kharis menambahkan, Komisinya juga konsen terhadap mitra kerjanya, yaitu TNI. Menurutnya, dalam catatan Komisi I, masih belum meratanya rumah dinas untuk anggota TNI. Sementara dalam data yang dimiliki oleh pihaknya rumah dinas yang ada hanya 200 ribu, dari jumlah personil TNI yang mencapai kurang lebih 500 ribu.
“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita harapkan kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” ungkap Kharis.
“Salah satu solusi terbaik untuk rumah dinas TNI adalah rumah susun karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” sambungnya.
Sedangkan untuk kasus Internasional, dirinya juga menyindir sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengklaim secara sepihak bahwa Yerussalem adalah ibukota Israel.
“Yang jelas, seluruh dunia mengecam hal tersebut. Dan secara lansung dan terang terangan dia membuat berantakan upaya perdamaian dunia yang sudah diperjuangkan sekian puluh tahun. Kita di DPR juga sudah lakukan interupsi. Trump harus mencabut statemenya,” tandas Kharis.
