Antara Pramuka, Adhyaksa Dault dan Imam Nahrawi, Siapa Korbanya?
Presiden Jokowi Membuka Raimuna Naisonal 2017 di Cibubur/ doc: Kwarnas Gerakan Pramuka
Kabartiga.com, Jakarta – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault menyurati Presiden Joko Widodo, soal peralihan pembinaan Kwarnas Gerakan Pramuka dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurutnya peralihan pembinaan ini lantaran sebagian besar pembina Pramuka adalah Pegawai Negeri Sipil di setiap Dinas Pendidikan.
“Kami sudah menyurati Presiden, selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, agar memindahkan pembinaan Pramuka dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak lagi dibawah Kemenpora. Sebab sebagian besar pembina Pramuka itu adalah Guru yang berada dibawah Dinas Pendidikan setiap daerah,” ungkapnya, saat dihubungi wartawan, Selasa (27/2/2018).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY ini merasa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Menpora Imam Nahrawi kepada Kwarnas Gerakan Pramuka. Sehingga hal itu berimbas menjadi dasar peralihan pembinaan tersebut.
“Pramuka tidak boleh dikorbankan. Kalau tidak suka dengan Saya, jangan Pramuka yang terkena imbasnya,” kata Adhyaksa.
Adhyaksa mengaku, persoalan ini mencuat pasca kegiatan Raimuna Nasional XI 2017 di Cibubur, Jakarta Timur, yang dihadiri 15 Ribu Pramuka se-Indonesia dan Presiden Jokowi.
Menpora, menurutnya telah menjanjikan akan memberikan bantuan anggaran untuk Kwarnas Gerakan Pramuka sebesar Rp 13 Miliyar pada tahun 2018 dari APBN. Namun rencana itu hanya isapan jempol belaka.
“Padahal saat Raimuna tahun lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menpora menjanjikan akan memberikan bantuan sebesar Rp 13 Miliyar, namun sampai hari ini tidak ada sepeser pun dan tidak dianggarkan. Kwarnas tidak dapat, namun Menpora menggelontorkannya langsung ke Kwarda,” keluhnya.
Adhyaksa mengaku miris dengan kinerja Menpora Imam Nahrawi di Kabinet Kerja Presiden Jokowi saat ini. Dia mambandingkan Pramuka dimasanya dulu di era Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dulu meski anggaran di Kemenpora itu setahun hanya Rp 600 Miliyar, namun saya tetap menganggarkan untuk Pramuka sebesar Rp 45 Miliyar setiap tahunnya. Dan tradisi itu terus dilanjutkan oleh Andi Malarangeng, juga Roy Suryo. Namun periode ini terlihat beda,” bebernya.
“Bahkan bermacam fitnah dimainkan dan dihantamkan kepada saya, yang dianggap anggota Hizbut Tahrir, Islam Ekstrem hingga disebut-sebut terlibat dalam 212 dan seterusnya,” sambung Adhyaksa.
Persoalan antara Adhyaksa Dault dan Imam Nahrawi ini menuai respon dari Ka Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah, Hasanudin. Dia berharap, persoalan antara Ka Kwarnas Adhyaksa Dault dan Menpora Imam Nahrowi dapat segera diselesaikan. Mengingat hal ini akan berdampak kepada keberadaan Pramuka di Indonesia.
“Ini harus segera diselesaikan. Karena ujungnya akan merusak marwah Pramuka,” imbuh pengurus DPW IPJI Sulteng ini.
