Sekertaris Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Tanggapi Penurunan Target PAD 2020
Nuryadi Darmawan, Sekertaris Komisi 3 DPRD Kota Bekasi
BEKASI – Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, yang disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam laporan nota keuangan RAPBD 2020, mendapat respon serius dari Sekertaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.
Pasalnya, penurunan target PAD Kota Bekasi pada tahun 2020 mendatang, terjadi akibat adanya rasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun sebelumnya. Sehingga target capaiannya pun diturunkan menjadi Rp 256,4 Miliyar dari target awal sebesar Rp 3,017 Triliun.
“Kenapa rasionalisasi pendapatan tidak tercapai? Masa seorang Wali Kota tidak mampu mengoperasionalkan SKPD-nya? Makanya kasih otoritas, jangan main tunjuk-tunjuk kepala dinas tapi tidak mampu. PAD itu kan awalnya rasional. Emangnya PAD itu diciptakan ujug-ujug? PAD kan lewat perencanaan. Jadi kalau itu diturunkan (PAD) hingga Rp 200 Miliyar, bukan saya lagi yang bertanya, tapi 2,8 Juta masyarakat Kota Bekasi juga akan bertanya,” ungkap Nuryadi di Komisi III DPRD Kota Bekasi, Selasa (8/10/2019).
Menurutnya, rasionalisasi PAD Kota Bekasi tersebut bukan alasan tidak tercapainya target pendapatan. Hanya saja, tidak adanya otoritas yang diberikan Wali Kota Bekasi kepada SKPD penghasil. Akibatnya, defisit keuangan di Kota Bekasi tidak akan terselesaikan.
“Emangnya semua kerjaan kita ini tidak di dasari rasionalitas, tidak adanya perencanaan? Semua itu direncanakan, harusnya soal PAD itu tidak ada alasan turun, harusnya meningkat, minimal samalah. Saya juga sudah tanya kepada akuntan publik soal defisit di Kota Bekasi, tidak ada benang merahnya, bahkan hal ini juga pernah dialami sama DKI, saya tanya sama Ketua DPRD DKI juga. Tapi rasionalitas yang dianggap itu, justru sebenarnya tidak punya otoritas, ” ucap Nuryadi.
Perbaikan keadaan keuangan Kota Bekasi bukan hanya soal target PAD saja, kendati sumber daya manusia yang dipilih Wali Kota Bekasi harus mumpuni. Sebab itu, Nuryadi menyarankan agar adanya evaluasi terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil.
“Ini kan persoalannya tidak ada keseriusan, terlalu cepat-cepat ganti pimpinan SKPD. Kalau orang mau merencanakan, ya harus sama orang yang sama dulu, sehingga perencanaanya jalan dan tidak berubah-ubah. Coba kasih otoritas, kalau tidak berhasil capai target, ganti. Dulu Ahok begitu jadi Gubernur, dan itu harus,” tutupnya.
