Pemkot Bekasi Siap Pangkas Belanja Tak Prioritas
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadiri rapat evaluasi APBD Jabar 2026 di Gedung Sate Pakuan, Bandung.
BANDUNG – Pemerintah Kota Bekasi bersiap melakukan pengetatan anggaran pada APBD 2026 menyusul arahan Gubernur Jawa Barat terkait kebijakan efisiensi belanja daerah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, Jumat (9/1/2026).
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir langsung dalam rapat tersebut bersama Kepala BPKAD Kota Bekasi Yudianto dan Kepala Bapperida Kota Bekasi Dicky Irawan. Rapat dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan diikuti para bupati, wali kota, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) se-Jawa Barat.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran pada APBD 2026. Penekanan diberikan pada transparansi anggaran, penajaman prioritas pembangunan, serta pengurangan belanja yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk perjalanan dinas dan belanja nonprioritas lainnya.
Kebijakan tersebut tak lepas dari kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta menyesuaikan perencanaan anggaran agar tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Pemerintah Kota Bekasi siap menyesuaikan struktur APBD 2026 dengan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pemkot Bekasi siap melakukan penataan ulang anggaran. Belanja yang tidak berdampak langsung akan kami tekan, sementara anggaran untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan kami perkuat,” ujar Tri.
Menurut Tri, kebijakan efisiensi ini justru menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen transparansi dengan membuka informasi penggunaan APBD kepada publik.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat harus tahu ke mana arah anggaran 2026 Kota Bekasi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa terus dijaga,” tegasnya.
Tri menambahkan, hasil evaluasi APBD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi dasar bagi Pemkot Bekasi untuk menyempurnakan program pembangunan agar tetap adaptif di tengah keterbatasan fiskal, tanpa mengorbankan pelayanan dasar dan kesejahteraan warga.
Dengan kebijakan efisiensi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menyusun APBD 2026 secara lebih disiplin, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional. (AL)
