APBD Hampir Rp7 Triliun Belum Punya Kampus Negeri, DPRD Kota Bekasi: Tidak Layak
Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra.
BEKASI – Kota Bekasi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir Rp7 triliun dinilai belum layak jika masih belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi tersebut membuat banyak warga Bekasi harus melanjutkan pendidikan tinggi ke luar daerah.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, mengatakan kota sebesar Bekasi seharusnya sudah memiliki universitas negeri, sebagaimana daerah lain yang bahkan memiliki anggaran lebih kecil.
“Dengan APBD hampir Rp7 triliun, masa Bekasi tidak punya universitas negeri? Kita jadi malu dibandingkan kota lain yang lebih kecil tetapi sudah memiliki kampus negeri,” kata Sarwin.
Menurut dia, selama ini lulusan SMA di Bekasi yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri terpaksa mencari kampus di daerah lain, seperti Jakarta, Depok, Bogor, hingga Malang dan Surabaya.
Sarwin menilai keberadaan kampus negeri menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Bekasi telah berkembang sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar.
Ia menyebut sejumlah lokasi strategis dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan kampus negeri, di antaranya kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi serta lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan Summarecon.
“Dulu sempat ada wacana kampus swasta dijadikan negeri, itu juga bisa menjadi solusi. Lahan fasos-fasum di Summarecon bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” ujarnya.
Sarwin menambahkan, DPRD Kota Bekasi telah beberapa kali menyuarakan pentingnya kehadiran universitas negeri melalui rapat paripurna maupun pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut dia, pada periode kepemimpinan 2024–2029 setidaknya harus ada langkah nyata untuk merealisasikan rencana tersebut, minimal melalui pembebasan lahan.
“Bukan soal luas lahan. Gedung bisa dibangun secara vertikal. Yang penting Kota Bekasi harus memiliki universitas negeri,” kata dia.
Ia memastikan akan kembali mendorong isu tersebut dalam pembahasan di DPRD agar Pemerintah Kota Bekasi segera merealisasikan pembangunan perguruan tinggi negeri guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. (Adv).
