Polemik Pengembalian Rekom, Abdy Yuhana: Silang Pendapat Itu Bagian Dinamika di Setiap Partai
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Abdy Yuhana
Kabartiga.com, Bekasi – Polemik pengembalian surat rekomendasi Sumiyati Mochtar Mohammad dan Lilik Hariyoso ke DPP PDIP, menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, pada Rabu malam (10/1/2018), berbuntut panjang.
Pasalnya sejumlah kader PDIP Kota Bekasi satu-persatu mengundurkan diri, setelah adanya keputusan baru DPP PDIP, yang memerintahkan untuk merapat ke pasangan petahana di Pilkada Kota Bekasi 2018.
Menurut Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Abdy Yuhana, mandat yang diberikan oleh DPP PDIP ke DPC PDIP Kota Bekasi untuk merekomendasikan kedua nama tersebut adalah bagian dari keputusan partai.
“Yang diputuskan oleh DPP Partai dan dinyatakan tidak siap, pada akhirnya mandat itu, sewajarnya harus dikembalikan lagi ke DPP. Setelah dikembalikan, DPP partai mengeluarkan keputusan baru terkait dengan Pilkada di Kota Bekasi, kan alurnya begitu,” ujarnya kepada kabartiga.com ketika dihubungi, Jumat (12/1/2018).
Adapun keputusan itu menuai silang pendapat, sambung Abdy, itu adalah bagian dari dinamika yang ada di setiap partai.
“Kalau ada perbedaan pendapat atau silang pendapat itu, itu wajar karena bagian dari dinamika. Saya rasa partai manapun juga seperti itu,” katanya.
Abdy juga belum mengetahui jika ada beberapa kader PDIP Kota Bekasi yang mengundurkan diri dari keputusan tersebut. Klaimnya, dia selalu melakukan komunikasi baik dengan kader PDIP di Jawa Barat, baik tingkat DPC maupun PAC. Sehingga informasi tersebut pun belum diterimanya.
“Saya belum denger ya, sampai saat ini ada yang mengundurkan diri. Biasanya informasi yang berkaitan dengan kader, tidak hanya di Kota Bekasi, di Banjar, di Pangandaran, di Depok, semua pasti masuk, ini tidak ada yang menyatakan mundur,” ungkapnya.
Baca juga: Batal Calonkan Jagoannya, PDIP Kota Bekasi Putar Haluan Dukung Petahana
Abdy akan melakukan klarifikasi, jika kabar pengunduran diri itu benar terjadi. “Jika benar ada yang mundur, kita akan lakukan klarifikasi,” sambungnya.
Abdy berpesan, sebagai partai pemenang pemilu, kader harus menghormati keputusan partai. Persoalan yang ada di Kota Bekasi, kata dia, DPP pastinya sudah memahami betul apa yang terjadi di saat ini.
“Untuk Kota Bekasi ini, saya kira, DPP sudah memahami benar persoalan yang ada di Kota Bekasi. Saya kira, keputusan-keputusan itu kan juga berasal dari Kota Bekasi. Kalau kemudian partai harus mengikuti kemauan orang-perorang, ya gimana? Pastinya kan keputusan itu sudah berdasar pada prinsip musyawarah, mendengarkan aspirasi dan pastinya mengakomodir usulan kader-kader partai,” tutupnya.
