Choiruman: Tidak Ada Alasan Pemkot Pangkas Insentif RT dan RW
Choiruman J Putro, Anggota DPRD Kota Bekasi Partai PKS
BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menyebut tidak ada alasan Pemerintah Kota Bekasi menunda insentif bagi RT, RW dan Kader Posyandu dalam lima bulan terakhir ini.
Dana insentif tersebut sebelumnya sudah di sepakati dalam APBD Murni 2019 Kota Bekasi di tahun 2018 lalu. Namun Wali Kota Bekasi mengusulkan agar dilakakukan pemangkasan lima bulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan tahun 2019, pada Paripurna DPRD Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2019.
“Wali Kota mengusulkan kebijakan pemangkasan insentif Ketua RT, RW, kader Posyandu, PKK, Imam Masjid, Marbot hanya 5 bulan untuk APBD-Perubahan 2019, dan tidak disetujui DPRD,” ungkap Choiruman, Jumat (29/8/2019).
Menurutnya, Wali Kota Bekasi harus komitmen dan kembali kepada kesepakatan pada APBD Murni 2019 mengenai pemberian insentif tersebut.
“DPRD sudah meminta Wali Kota untuk kembali kepada komitmen pemberian insentif tersebut tetap sama dengan APBD Murni 2019, yaitu 12 bulan,” pungkas Choiruman.
Selain itu, Choiruman juga mengingat janji Wali Kota Bekasi semasa kampanye Pilkada 2018 lalu, yang akan menaikan insentif bagi RT, RW dan lainnya.
“Dalam jejak digital diketahui janji Wali Kota dalam insentif ini, targetnya hingga Rp 3 Juta per-bulan. Ini harus dijelaskan,” terangnya, kendati jika diperlukan dan menjadi prioritas, cara lain untuk memangkas anggaran belanja, selain insentif ini.
Politisi yang digadang menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 definitif ini mengurai bahwa APBD Kota Bekasi mengalami Bleeding (pendarahan), akibat kesalahan dalam mengelola kebijakan sektor kesehatan.
"Bila tidak ada perubahan (Wali Kota tidak mau memperbaiki) sumber masalahnya, maka akan semakin memburuk," kata Choiruman. Namun begitu, ia menilai situasi keuangan daerah tidak terbebani apabila dana insentif tersebut dikeluarkan.
"Karena tidak ada badai, angin topan maupun bencana alam, krisis ekonomi apapun, dan bahkan pertumbuhan ekonomi & tingkat inflasi Kota Bekasi di atas rata-rata (termasuk tertinggi) di Jawa Barat, sehingga tidak seharusnya sampai memangkas insentif ini," sesal Choiruman, dikutip dari Palapapos.
