Cegah Paham Radikalisme, Ini Pesan Wakil Wali Kota Bekasi
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka Seminar Nasional Pencegahan Faham Radikalisme dan Konflik Sosial di Universitas Bhayangkara Bekasi
BEKASI - Sebagai Kota penyandang predikat Kota Toleran di Indonesia, Kota Bekasi terus berupaya melakukan gerakan penolakan paham radikalisme.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, peran serta masyarakat dalam menangkal faham radikal dan mencegah terjadinya konflik sosial, bisa dilakukan dari lingkungan terdekat, yakni Keluarga.
“Generasi muda Kota Bekasi harus mampu untuk mendeteksi dini faham radikalsme dari kalangan terdekat. Apabila menemui adanya peredaran faham radikalisme, bisa segera melapor ke aparat keamanan. Gerakan radikalisme dan terorisme ini ancaman terbesar setelah narkoba.” ungkap Tri Adhianto saat membuka acara seminal Nasional Mencegah Faham Radikalisme dan Konflik Sosial dan menjaga Kearifan Lokal di Universitas Bhayangkara, Margamulya, Bekasi Utara, Sabtu (12/10/2019).
Generasi milenial, kata pria yang akrab disapa Mas Tri ini, harus bisa membedakan dan menghindari paham-paham tersebut, sehingga tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang menjurus pada tindakan terorisme.
“Kegiatan ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat dapat membedakan mana yang ajaran ini benar, mana yang tidak benar dan mana yang harus mereka tolak, terlebih di era digital ini paham-paham tersebut bisa tersebar melalui segal sisi,” tegasnya.
Belum lama ini Kota Bekasi diberikan predikat sebagai Kota Toleran Nasional. Tri berharap, predikat tersebut tidak hanya menjadi catatan buku, terlebih harus terus dijaga oleh masyarakat Kota Bekasi, termasuk generasi Muda.
“Kegiatan ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat dapat membedakan mana yang ajaran benar, mana yang tidak benar dan mana yang harus mereka tolak, terlebih di era digital ini paham-paham tersebut bisa tersebar melalui segala sisi,” pungkasnya.
Kegiatan yang dihadiri 200 peserta dari mahasiswa Universitas Bhayangkara ini juga di hadiri oleh perwakilan Kementrian Sosial RI.
