Minim Fasilitas Disabilitas, DPRD Bekasi Desak Pemkot Bentuk Lembaga Pelatihan Khusus
Anggota DPRD Kota Bekasi, M. Kamil Syaikhu.
BEKASI – Perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Keterbatasan fasilitas pendidikan serta pelatihan keterampilan dinilai menjadi salah satu hambatan utama bagi kelompok disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mendorong pemerintah daerah segera membentuk lembaga pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas. Menurut dia, keberadaan lembaga tersebut penting agar para penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk mandiri secara ekonomi.
“Usulannya agar dibuat lembaga-lembaga pelatihan, sehingga teman-teman disabilitas bisa mendapatkan keterampilan untuk menopang kehidupan mereka,” ujar Kamil.
Kamil menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendidikan khusus di Kota Bekasi. Saat ini, menurut dia, hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang harus melayani ribuan penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi kelompok disabilitas masih sangat terbatas dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kamil juga menyinggung implementasi aturan mengenai kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan yang dinilai belum berjalan optimal. Meski regulasi telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum merekrut tenaga kerja dari kelompok tersebut.
Menurut Kamil, salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan pelatihan keterampilan yang membuat banyak penyandang disabilitas belum siap memasuki dunia kerja.
“Kurangnya pelatihan membuat banyak perusahaan belum memanfaatkan tenaga kerja dari kelompok disabilitas,” kata dia.
Sebagai solusi, Kamil mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan ruang-ruang pelatihan dengan keterampilan yang sederhana namun aplikatif, seperti menjahit, berkebun, maupun keterampilan lain yang dapat disesuaikan dengan kemampuan para penyandang disabilitas.
“Pelatihan yang sederhana tetapi bisa dilakukan oleh mereka, sehingga setelah sekolah mereka memiliki keterampilan yang bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan,” ujarnya.
Kamil mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Namun, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut harus mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, terutama dalam hal akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.
“Kalau mereka tidak terperhatikan, tentu sangat memprihatinkan. Apalagi lingkungan kita juga belum sepenuhnya ramah terhadap kaum disabilitas,” ucapnya. (Adv).
