Wakil Ketua DPRD Bekasi Sentil Ketimpangan APBD: Jangan Pembangunan Cuma Muter di Wilayah Itu-itu Saja!
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal.
BEKASI – Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menilai distribusi anggaran pembangunan masih belum merata dan cenderung terpusat di kawasan tertentu.
Faisal mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengevaluasi pola pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan tidak hanya terfokus di satu wilayah, sementara kawasan lain masih tertinggal.
Menurutnya, di lapangan masih ditemukan sejumlah wilayah pinggiran yang minim sentuhan pembangunan, sementara perbaikan infrastruktur justru berulang kali dilakukan di lokasi yang sama.
“Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus tersebar dan menyentuh banyak titik. Jangan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara daerah lain tertinggal,” kata Faisal dalam keterangannya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa hasil reses anggota DPRD seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menilai aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses merupakan gambaran riil kebutuhan warga di tiap wilayah.
Karena itu, Faisal meminta kebijakan anggaran tidak lagi didominasi kepentingan kelompok tertentu, tetapi disusun secara proporsional berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Reses bukan sekadar formalitas. Itu adalah potret langsung kebutuhan masyarakat yang harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Lebih jauh, Faisal menilai pemerataan pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti jalan dan saluran air. Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satu caranya, kata dia, dengan memperkuat peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) melalui dukungan program dan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat. RT dan RW perlu mendapat dukungan nyata untuk menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” ungkapnya.
Faisal juga mendorong adanya perubahan prioritas pembangunan di Kota Bekasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kota tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga harus menjangkau kawasan permukiman dan wilayah pinggiran.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas. Setiap wilayah harus mendapatkan perhatian yang proporsional,” pungkasnya. (Adv).
