DPRD Kota Bekasi Kritik Kebijakan WFH Wali Kota
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Menggunakan Sepeda Menuju Kantor
BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Ii Marlina, menilai penerapan WFH bukan menjadi persoalan utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah kedisiplinan ASN, sistem pengawasan, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
“WFH boleh saja, jika memang tuntutannya seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan bukan sekadar WFH atau tidak, melainkan tingkat kedisiplinan ASN, sistem pengawasan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ii Marlina.
Ia mengingatkan agar kebijakan WFH tidak dimanfaatkan ASN untuk bekerja secara tidak optimal. “Jangan sampai ASN malah tidak bekerja dengan serius saat WFH,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sistem pengawasan yang ketat, termasuk penerapan monitoring kinerja berbasis dashboard untuk memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal. Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas.
“Perlu adanya key performance indicator (KPI) yang terukur, monitoring kerja secara real-time, serta memastikan layanan publik tetap responsif,” tambahnya.
Selain itu, Ii Marlina juga meminta agar dilakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap produktivitas ASN maupun aspek lain seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai jika kebijakan WFH tidak diterapkan, maka pemerintah perlu mendorong ASN untuk beralih menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan.
“Jika WFH ditiadakan, kebijakan bisa diarahkan pada penggunaan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work,” ujarnya. Menurutnya, penerapan WFH saat ini tidak lagi memiliki urgensi seperti pada masa pandemi COVID-19.
“Dulu WFH relevan karena kondisi kesehatan dan adanya kebijakan pembatasan. Sekarang situasinya sudah berbeda,” katanya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan transportasi yang tepat dapat mendorong perubahan budaya kerja dan mobilitas, termasuk mencontoh negara seperti Belanda yang memiliki budaya bersepeda yang kuat.
“Jika didorong dengan kebijakan efisiensi dan penggunaan transportasi umum, hal ini bisa menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya modernisasi angkutan umum di Kota Bekasi agar lebih nyaman dan terintegrasi ke depannya,” pungkasnya. (Adv)
